BeritaRakyat.Co,.Jakarta — Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (ALIMASI) mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk segera membekukan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik PT Cinta Jaya, diduga sering memfasilitasi dokumen terbang untuk kegiatan pemuatan dan pengiriman ore nikel ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum ALIMASI, Ardiansyah, mengungkapkan bahwa praktik yang melibatkan dokumen terbang ini merupakan modus lama dalam kejahatan pertambangan, di mana sejumlah pihak memanfaatkan RKAB dari perusahaan tertentu untuk melindungi aktivitas pengangkutan ore nikel yang tidak memiliki izin produksi maupun penjualan resmi.
“PT Cinta Jaya ini kerap menjadi sorotan terkait fasilitator Dokter, namun hal tersebut berhenti setelah Kuota RKAB nya habis. Sekarang RKAB nya sudah terbit kembali dan Sudah ada lagi Pelakor-Pelakor yang bermanuver dan membangun Komunikasi dengan Cinta Jaya terkait Dokumen untuk Pemuatan Tumpukan Ore Nikel Ilegal. Ini bentuk penyalahgunaan izin yang merusak tata kelola pertambangan nasional dan harus segera ditindak tegas oleh Menteri ESDM,” kata Ardian dalam keterangannya yang diterima awak media, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Ardian, keberadaan dokumen terbang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan PNBP, tetapi juga memperkuat jaringan mafia tambang yang memanfaatkan celah administratif dan lemahnya pengawasan di tingkat daerah.
ALIMASI menilai, Menteri ESDM tidak boleh hanya diam atau sekadar memberi peringatan, melainkan harus segera melakukan pembekuan RKAB dan Meninjau Kembali Penerbitan RKAB PT Cinta Jaya yang kerap menjadi fasilitator Dokter.
“Langkah pembekuan RKAB merupakan bentuk penegasan negara terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik ilegal. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk dan mempermalukan komitmen pemerintah dalam penataan tata kelola minerba,” tambahnya.
ALIMASI juga berencana melayangkan surat resmi ke Kementerian ESDM dan Akan Membangun Gerakan Demonstrasi untuk menindaklanjuti temuan tersebut, serta mengawal proses hukum dan administratif terhadap semua pihak yang terlibat, baik dari perusahaan maupun oknum aparat yang diduga turut membekingi aktivitas tersebut.
Diakhir pernyataannya, Ardian menegaskan bahwa Alimasi akan terus mengawasi dan membuka praktik penyimpangan serupa di perusahaan lain yang bermain dalam jalur distribusi ore ilegal. Menurutnya, komitmen terhadap penegakan hukum dan transparansi RKAB harus menjadi agenda prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Kakanda Bahlil Lahadalia,” tutupnya.
ODEK
