BeritaRakyat.Co,.Kendari- Gagasan besar pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Muna dan Pulau Buton yang diusulkan oleh Anggota DPR RI Komisi V, Ir Ridwan Bae, menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan.
Proyek ini, dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam mendorong konektivitas dan percepatan pembangunan kawasan kepulauan di Sulawesi Tenggara.
“Jembatan Muna-Buton akan membuka isolasi wilayah, memangkas biaya logistik, serta mempercepat mobilitas barang dan orang antar kedua pulau yang selama ini hanya mengandalkan transportasi laut,” kata La Ode Muh Didin Alkindi dalam siaran persnya yang diterima media ini, Senin (14/07/2025).
Eks mantan Bupati Muna tersebut, kata Mahasiswa pasca sarjana di salah satu universitas di Kota Jakarta ini, selalu membawa kejutan untuk masyarakat sultra, layak dinobatkan ahli diplomasi dan ahli strategis pembangunan.
“Ini tindakan besar yang layak didukung dan diapresisasi ini, karena menyentuh langsung kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Namun, di balik apresiasi tersebut, didin menekankan pentingnya kajian kelayakan dan dampak lingkungan dari proyek ini, tentang studi AMDAL yang memadai, Bagaimana dampaknya terhadap ekosistem laut dan nelayan lokal, dan Jangan sampai pembangunan besar ini justru merugikan masyarakat kecil.
Sejumlah pihak menilai bahwa di tengah kondisi banyaknya infrastruktur dasar yang belum layak di wilayah pedalaman Muna dan Buton, pembangunan jembatan yang menelan anggaran besar ini perlu disikapi secara bijak.
“Tepat apa yang dilakukan oleh bapak RB, namun pemda Jangan sampai lupa bahwa jangan jadikan proyek dari Anggota DPR RI ini hanya simbol proyek besar, tapi Pemda mengabaikan kebutuhan dasar seperti jalan desa, air bersih, dan layanan kesehatan,” kritik Alumni UHO tersebut.
Sebagai solusi, berbagai elemen masyarakat mendorong agar pemerintah pusat dan daerah melakukan pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan.
Studi kelayakan yang komprehensif, termasuk analisis dampak sosial dan lingkungan, harus dijadikan dasar utama.
Transparansi anggaran dan tahapan pembangunan juga diminta untuk dibuka ke publik guna menghindari potensi penyimpangan.
ODEK
