Oleh: La Ode Awal Bahri, Pegiat Agraria dan Lingkungan Sulawesi Tenggara
Pasca dilantik sebagai orang nomor satu dibumi sowite Februari 2025, bupati Muna, Bachrun Labuta, sampai hari ini belum menunjukan kinerja yang signifikan bagi daerah. Terutama diseluruh bidang lingkup OPD yang dibinanya.
Ditengah sejumlah kepala daerah di indonesia gencar melakukan penataan birokrasi hingga upaya peningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang baik, kabupaten Muna justru sebaiknya. Daerah yang dikenal salah satu kabupaten tertua selama Provinsi Sulawesi Tenggara memilih jalan terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara(Sulselra) Peradaban birokrasi masa lampau terus dipertahankan jauh dari capaian meritokrasi kepemimpinan, susah menerima kritik maupun saran yang dilontarkan oleh banyak pihak.
Terdapat banyak persoalan didaerah yang sampai hari ini dinilai tidak mendapatkan respon baik oleh pemerintah daerah, mulai dari isyu kebersihan atas maraknya penyebaran sampah ditengah kota, konflik agraria masyarakat lokal dengan perusahaan sawit dan sebagainya yang kami anggap ini sebagai bom waktu yang bisa berdampak horizontal bagi masyarakat jika kesan pemerintah daerah masih terlihat abai dengan kondisi ini.
Tata kelola atau managemen RSUD yang jauh dari harapan oleh sejumlah pasien maupun keluarga pasien selama menjalani perawatan, seluruhnya tak kunjung ada pembenahan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal dari sisi pelayanan, hingga yang terjadi baru-baru terkait resign atau mundurnya seorang dokter ahli akibat honorium yang diberikan dinilai tidak sesuaii berdasarkan keahlian sebagai dokter ahli hingga aksi keluh kesah fasilitas RSUD yang baru-baru ini kembali viral digad maya publik Sultra.
Melalui kesempatan ini kami memberi catatan darurat kepemimpinan bagi daerah dan meminta Pemerintah daerah melalui bapak Bupati Muna selaku pembina OPD untuk menata seluruh birokrasinya, daerah ini kami harap mampu ditata secara menyeluruh serta punya arah kebijakan daerah yang jelas, pembinaan yang lebih profesional terutama OPD yang banyak menuai kritikan dari masyarakat kabupaten muna pada umunya untuk lebih fokus terhadap kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik.
Kami justru banyak melihat seorang kepala OPD di Muna lebih fokus mengcounter isyu-isyu kritik yang dikontarkan oleh publik Muna dibanding menunjukan dan menjabarkan visi-misi Bupati sesuai dengan fungsi dan tugas mereka. Pemerintah daerah memiliki sentral komunikasi publik atau humas pemda secara khusus jadi kami berharap pejabat-pejabat ini bekerja sesuai tupoksi masing-masing bukan sibuk menangkis kritikan dari warga kabupaten muna ini sendiri.
