BeritaRakyat.Co,.Kendari – Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta DPRD Sultra segera mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal dugaan korupsi dan pungutan liar (Pungli) di sektor Pendidikan tingkat SMA dan SMK se Sultra.
Dewan Pembina AP2 Sultra La Ode Hasanuddin Kasnsi mengatakan, dugaan korupsi dan pungutan di sekolah-sekolah khususnya di tingkat SMA dan SMK telah lama berlangsung.
Pihaknya kata dia, telah bersurat resmi ke DPRD Sultra. Sehinga ia mendesak Komisi IV segera mengagendakan RDP bersama pihak-pihak terkait.
“Pungutan di sekolah-sekelah ini sudah menjadi kebiasaan. Mulai dari pengadaan seragam, dugaan korupsi dana BOS, potongan honor guru tidak tetap, pungutan uang komite kemudian penerimaan siswa yang tidak melalui mekanisme atau lewat jendela,” kata Hasan kepada awak media, Selasa (19/08/2025).
DPRD Sultra lanjut dia, harus segera mengambil langkah tegas menyikapi hal ini, guna memutus persoalan yang seolah menjadi budaya ini.
“DRPD Sultra khusunya komisi IV harus segera memanggil Dinas terkait dan pihak-pihak terkait untuk segera membahas persoalan ini. Ini tidak bisa terus-terusan di abaikan kasian anak-anak khususnya orang tuan siswa harus di bebankan dengan hal-hal yang tidak masuk akal,” ungkapnya.
“Tidak boleh ada pungutan berkedok uang seragam, uang kominte. Negara Sudah banyak mengangarkan uang di sektor pendidikan,” tambahnya.
Dugaan korupsi dan pungutan di sektor pendidikan ini, menurut Hasan sangat besar. Untuk itu, ia juga mendesak aparat penegak hukum membetuk tim mengusut tuntas persoalan ini.
“Kami juga meminta APH menelusuri persoalan ini. Dugaan korupsi dan pungutan di sektor pendidikan ini sangat besar tiap tahunya dan ini sudah menjadi tradisi,” tutupnya.
Sementara media ini masih berupaya melakukan konfirmasi dengan komisi IV DPRD Sultra.
ODEK
