BeritaRakyat.Co,.Kendari – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan melakukan DeklarasikanAnti Money Politik.
Langkah ini, diambil sebagai bentuk upaya mendorong Pilkada yang bersih, jujur, dan adil
dalam pelaksanaan Pilkada serentak 27 November pelan depan ini.
Ketua DPD APDESI Sultra, La Ode Alwi Haidatul, mengatakan para kepala desa dan perangkat desa harus menjaga netralitas sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat akar rumput.
“Netralitas aparatur desa adalah tanggung jawab hukum sekaligus moral. Kita wajib memastikan masyarakat memilih pemimpin berdasarkan hati nurani, bukan karena tekanan atau uang,” kata La Ode Alwi Haidatul usai deklarasi Satgas di Kendari pada, Minggu (24/11/2024).
Alwi menyampaikan bahwa praktik money politik tidak hanya mencoreng nilai demokrasi, tetapi juga dapat merugikan masyarakat luas, terutama di pedesaan.
Sehingga, ia menekankan pentingnya para kepala Desa benar-benar menjaga Netralitas dan menolak intervensi politik.
Pemerintah Desa kata dia, harus mampu memberikan edukasi agar memilih calon berdasarkan visi-misi bukan dengan iming-iming berbagai bentuk.
“Kita harus jadikan Pilkada 2024 sebagai momentum membuktikan bahwa Sultra adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan generasi kita,” tegasnya.
Langkah yang dilakukan DPD APDESI Sultra ini mendapat apresiasi dari Bawaslu dan DPP Apdesi. Bawaslu Sultra menyambut baik pembentukan Satgas ini. Kepala bagian pengawasan Sekretariat Bawaslu Sultra, Syahar Ibnu Isnain menyebut inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam masa tenang menjelang pemungutan suara.
“Hari ini kami menyaksikan deklarasi Satgas Anti Money Politik oleh DPD APDESI. Ini adalah energi baru bagi Bawaslu dan jajaran untuk memperkuat pengawasan bersama di lapangan,” jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPP APDESI, Surta Wijaya, juga mengapresiasi langkah DPD Apdesi Sultra. Menurutnya, pembentukan Satgas ini menunjukkan tanggung jawab moral dalam menjaga integritas demokrasi.
“Pemimpin harus dipilih karena visi dan integritasnya, bukan melalui praktik money politik. Apa yang dilakukan DPD APDESI Sultra adalah contoh nyata bagaimana demokrasi dapat dilindungi dari praktik-praktik curang,” tandasnya.
Dengan Satgas ini, APDESI Sultra berharap dapat menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang demi masa depan demokrasi yang lebih baik lagi.
ODEK
