BeritaRakyat.Co,.Kendari – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Sahabat Polisi Indonesia (SPI), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti aktivitas pertambangan PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN), di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya dan pembangunan Jetty PT. Tambang Indonesia Sejahtera (TIS), di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Ketua DPW Sahabat Polisi Indonesia Sultra, La Ode Saimin mengatakan dari sekian banyak perusahaan pertambangan yang beraktivitas di Bumi Anoa, aktivitas pertambangan PT WIN kata dia harus menjadi salah satu perhatian serius aparat penegak hukum melihat semua persoalan yang terjadi dilapangan.
“Dari beberapa aktivitas pertambangan di Sultra ini, kami melihat PT WIN ini harus dilihat secara mendetail, semua persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan dan ini memang terkonfirmasi dengan masyarakat. Ada yang merasa terzolimi dan tidak dipedulikan dalam urusan hak dan kewajiban,” kata Saimin kepada awak media, Jumat (13/03/2026).
Aktivitas pertambangan PT WIN di Desa Torobulu lanjut dia kerap menuai polemik. Khusunya dengan masyakat lingkar tambang. Untuk itu, DPW Sahabat Polisi Indonesia meminta aparat berwenang, utamanya Polda Sultra agar turun langsung melakukan investigasi secara mendalam dan menyeluruh memastikan permasalah yang terjadi lapangan.
“Kami secara kelembagaan, Sahabat Polisi Indonesia meminta secara tegas Kepada Polda Sultra untuk turun melakukan investigasi sekaligus berkoordinasi dengan satgas PKH memastikan masalah yang terjadi dilapangan. Baik yang JO maupun yang dikerjakan sendiri, ini harus dipastikan maslah-masalahnya harus didapatkan apa sesunguhnya yang terjadi dilapangan,” pintanya.
DPW Sahabat Polisi Indonesia menurut dia, menginginkan problem maupun polemik-polemik demikian tidak dibiarkan berlarut-larut oleh aparat penegak hukum. Sehingga pihaknya juga mendesak Dir Pamobvit Polda benar-benar memastikan pengaman lapangan berjalan sesuai mekanisme.
“Kami juga meminta Dir Pamobvit harus memastikan betul kinerjanya berkaitan pengamanan objek vital. Apalagi kan ini kita bicara pengamanan investasi di Sultra jadi harus benar-benar dipastikan, jangan kemudian jabatan itu hanya diemban tetapi kinerja-kinerja dilapangan itu tidak dipastikan, ” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Dewan Pembina Sahabat Polisi Indonesi, Fatahillah juga menyoroti prose pembangunan Jetty PT. Tambang Indonesia Sejahtera (TIS), di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea yang saat ini sementara berlangsung.
“Hari ini, kami juga melihat ada sebuah probelm yang membuat masyarakat sangat tidak nyaman. Khusunya di Desa Bangun Jaya, ini terkait pembangunan Jetty yang akan digunakan oleh PT. TIS,” jelasnya.
Proses pembangunan Jetty PT. TIS di Desa Bangun Jaya hari ini kata dia, ada beberapa hal yang mesti dipertanyakan, pertama soal penentuan titik yang jaraknya hanya belasan meter dari pemukiman warga.
“Lokasi pembangunan Jetty yang dibangun hari ini itu, mendekati pemukiman warga, ini penentuan titiknya rekomendasi siapa,? Makanya perlu juga di pertanyakan sejauh mana AMDAL ini diterbitkan, untuk kepentingan PT. TIS,” urainya.
Untuk itu menurutnya, agar persoalan ini tidak menjadi polemik yang berlarut-larut yang kemudian bisa menimbulkan konflik sosial yang semakin luas ditengah-tengah masyarakat. DPW SPI Sultra meminta Polda Sultra turun langsung melakukan penyelidikan.
“Kami Sahabat Polisi Indonesia berharap dan menginginkan, persoalan seperti ini harus segera terselesaikan. Nah, agar persoalan ini tidak menjadi meluas sehingga semakin menimbulkan konflik sosial. Kami meminta Polda Sultra segera menindak lanjuti, memproses atau misalnya melakukan penyelidikan terkait pembangunan Jetty di PT. TIS ini,” tegasnya.
Lebih lanjut pihaknya juga meminta dan berharap Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan monitoring. Terlebih lagi, pengerjaan Jetty milik PT TIS tersebut, saat ini mulia menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.
“Kami juga berharap Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan turun. Karana terkait penentuan titik Jetty ini, hal yang mustahil tidak diketahui Pemerintah Daerah. Makanya kami menginginkan harus turun tangan. Apalagi ini, terkait masalah stabilitas keamanan khususnya di Desa Bangun Jaya,” harapnya.
SPI tambah dia, sangat mendukung investasi di Daerah. Namun harus dijalankan sesuai mekanisme termasuk harus benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban maupun dampak lingkungan terhadap masyarakat.
“Kami juga akan membentuk tim investigasi, yang kemudian temuan-temuan kami dilapangan kami akan serahkan ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk menilai apakah proses pembangunan Jetty sesuai atau bertentangan dengan hukum,” tutupnya.
ODEK
