BeritaRakyat.co,.Kendari – Kuasa hukum Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Muna Rustam, S.Pd,. optimis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari akan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Much Ikshanuddin Makmum usai pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Stadion Sepak Bola Raha (Stadion Motewe) Tahun Anggaran, 2022-2023 di Pengadilan Negeri Kendari, baru-baru ini.
Menurut Ikhsan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan secara nyata bahwa Rustam tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair JPU, yakni Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Kita sudah mendengar tuntutan jaksa. Klien kami dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta, dan alhamdulillah tidak dibebankan uang pengganti. Karena dalam persidangan klien kami tidak terbukti dan pernah meminta atau menerima dana sepeser pun dari proyek stadion ini. JPU hanya menuntut berdasarkan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor yang berkaitan dengan aspek kelalaian administratif dalam jabatan atau kewenangannya sebagai PPK,” kata Ikhsan kepada awak media, Senin (09/11/2026).
Mantan anggota DPRD Muna ini memastikan bahwa, Rustam telah menjalankan tugas sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai prosedur dan batas kewenangan administratif yang melekat pada dirinya.
Keberhasilan tim kuasa hukum dalam menguji dakwaan Primair Pasal 603 KUHP dipersidangan ini menurutnya, akan dijadikan salah satu dasar untuk menyusun Nota Pembelaan (Pleidoi) dalam agenda sidang selanjutnya.
“Kami akan menyusun pembelaan atau pleidoi secara komprehensif dengan mengungkap seluruh fakta persidangan secara jernih, mulai dari proses perencanaan, tender, pelaksanaan fisik, hingga mekanisme pembayaran,” jelasnya.
Untuk itu, ia berharap Mejelis Hakim bisa melihat persoalan ini dengan jernih yang bermuara pada putusan yang benar-benar memberikan rasa keadilan.
“Kami ingin Majelis Hakim melihat perkara ini secara objektif dan adil, sehingga bermuara pada putusan yang berpihak pada keadilan klien kami. Harapan utama kami adalah klien kami bisa divonis bebas,” tegas Ikhsan.
Sebelumya, JPU Kejaksaan Negeri Muna, La Ode Fariadin, S.H., menuntut dan meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan kepada Rustam.
Tuntutan ini, paling rendah dibanding para terdakwa lainnya. Dua mantan Kadispora sebelumnya, Rahmat Raeba dan Hayadi, masing-masing dituntut 2 tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti Rp500 juta subsider 180 hari penjara.
Sementara pihak swasta, Direktur PT Laskar Buton Semesta (LBS) Muhamad Mahfoedz dituntut hukuman paling berat, yaitu 8 tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti sebesar Rp13 miliar subsider 1 tahun penjara. Sedangkan Nasrun, Direktur PT Sinar Bulan Group (SBG), dituntut 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 120 hari penjara, dan uang pengganti sebesar Rp1,8 miliar.
ODEK
