BERITA  

LIRA Desak Kejati Sultra Periksa Bupati Mubar Soal Kasus Tambang AK

Bupati LIRA Muna Barat, Dedy Walengke (FOTO : IST)
Dengarkan Suara

BeritaRakyat.Co,.Kendari- Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Muna Barat, mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra), menelusuri dugaan keterlibatan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan pengusaha Arif Kurniawan (AK).

Desakan tersebut menguat setelah perkembangan penyidikan Kejaksaan Agung mengungkap sejumlah perusahaan tambang yang diduga memiliki keterkaitan dengan AK, termasuk PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMID).

“Kami meminta Kejati Sultra tidak tinggal diam melihat perkembangan perkara ini. Nama perusahaan yang memiliki hubungan historis dengan Bupati Muna Barat sudah masuk dalam penelusuran penyidik Kejagung. Karena itu, rekam jejak dan hubungan yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut harus diperiksa secara objektif,” kata Bupati LIRA Mubar Dedy Walengke, Senin (16/11/2026).

Perkembangan perkara ini lanjut Dedy bukan tanpa dasar. Pada 6 November 2026, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkap penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, periode 2013–2025.

Dalam perkembangan tersebut menurut Dedy ada enam perusahaan yang disebut masuk dalam penelusuran penyidik, yakni PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Anugerah Abadi (KAA), PT Antam Nikel Indonesia (ANI), PT Arga Morini Indah (AMI), PT Arga Morini Indotama (AMID), dan PT HJ. Arif Kurniawan disebut sebagai pihak yang diduga memperoleh manfaat dari aktivitas sejumlah perusahaan tersebut.

“Enam perusahaan yang disebut dalam perkembangan penyidikan itu harus menjadi perhatian serius. Kami ingin penyidik mengungkap secara terang bagaimana hubungan antarkorporasi tersebut, siapa pengendali sebenarnya, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang menikmati hasil kegiatan pertambangan,” ungkap Dedy.

Langkah penyidikan Kejagung juga berkembang melalui penggeledahan di enam lokasi pada 10 November 2026. Lokasi yang digeledah mencakup sejumlah tempat terkait perusahaan-perusahaan yang sedang ditelusuri, termasuk lokasi PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.

Lebih lanjut Dedy juga menilai, perkembangan ini menjadi alasan kuat untuk meminta aparat penegak hukum mendalami hubungan antara aktivitas korporasi, struktur kepengurusan, serta pihak-pihak yang pernah memiliki posisi strategis di dalam perusahaan tersebut.

“Ketika penyidik sudah melakukan penggeledahan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, maka penelusuran tidak boleh berhenti pada dokumen operasional saja. Riwayat direksi, kewenangan pengambilan keputusan, transaksi perusahaan, hingga aliran keuntungan harus diperiksa. Jangan sampai ada pihak yang luput hanya karena sekarang sudah menduduki jabatan publik,” jelasnya.

Sorotan LIRA secara khusus tertuju pada rekam jejak La Ode Darwin. Pemberitaan media 11 November 2026 menyebut La Ode Darwin pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT AMI pada periode 2019–2023 dan Direktur Utama PT AMID pada periode 2019–2025. Informasi tersebut menjadi relevan untuk ditelusuri karena kedua perusahaan kini disebut dalam perkembangan penyidikan perkara pertambangan nikel yang berkaitan dengan Arif Kurniawan. Riwayat jabatan itu perlu dicocokkan melalui akta perusahaan, keputusan RUPS, dan dokumen administrasi badan hukum.

“Ini yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum. Apa posisi La Ode Darwin ketika perusahaan menjalankan aktivitas pertambangan? Apa kewenangan yang pernah dimilikinya? Apakah terdapat keputusan strategis yang dibuat selama menjabat? Semua itu harus diuji melalui dokumen dan pemeriksaan saksi. Kami tidak sedang menghakimi, tetapi meminta penyidik membuka fakta,” tegas Dedy.

Selain itu Dedy juga meminta penyidik menelusuri dugaan pelanggaran aktivitas pertambangan PT AMI dan PT AMID di wilayah Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah. Sebelumnya, pada Oktober 2025, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sultra telah menyampaikan desakan kepada Kejagung untuk menyelidiki dugaan penambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta aktivitas di kawasan hutan tanpa izin yang dikaitkan dengan kedua perusahaan tersebut. Dugaan itu perlu diuji melalui pencocokan peta IUP, koordinat bukaan tambang, status kawasan hutan, serta dokumen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

“Jangan hanya melihat siapa yang tercatat sebagai pemilik atau pengurus perusahaan saat ini. Aktivitas pertambangan harus ditelusuri berdasarkan waktu kejadian. Jika dugaan pelanggaran berlangsung ketika seseorang masih menjabat sebagai direktur, maka peran dan tanggung jawabnya harus diklarifikasi. Hukum harus melihat fakta, bukan sekadar perubahan susunan pengurus perusahaan,” bebernya.

Menurutnya terdapat sejumlah hal yang patut menjadi perhatian penyidik, mulai dari hubungan Arif Kurniawan dengan perusahaan-perusahaan yang sedang diusut, posisi La Ode Darwin dalam struktur direksi PT AMI dan PT AMID, hingga kemungkinan hubungan antara aktivitas pertambangan dan pengambilan keputusan korporasi. Penelusuran juga perlu diarahkan pada aliran keuntungan, transaksi antarpihak, serta kemungkinan adanya hubungan kepentingan yang relevan dengan perkara.

“Kami meminta Kejati Sultra berkoordinasi dan mendorong pendalaman perkara ini bersama Kejagung. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada badan usaha atau orang-orang tertentu, sementara pihak yang pernah memiliki kewenangan strategis tidak pernah dimintai keterangan. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tutupnya.

ODEK