BeritaRakyat.co, Pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di sejumlah Desa di Konawe Selatan terus di genjot. Hanya saja koperasi merah putih yang menjadi salah satu program pemerintah pusat dibangun tanpa melalui tender atau penyampaian informasi melalui plang papan nama proyek pembangunan dimaksud. Sehingga pembangunan tersebut tendensius milik pribadi.
Selain tanpa plang atau papan informasi tentang proyek dan pembangunan dimaksud, pembangunan tersebut dinilai tidak transparan, sehingga masyarakat bertanya tanya, bangunan apa tersebut, sangat besar namun dikerja tanpa adanya pengawasan. Juga besaran anggaran yang digunakan dan bersumber dari mana tidak diketahui.
“Sangat disayangkan ada pembangunan di desa tetapi tidak diketahui. Apakah melalui plang papan nama proyek, besaran anggaran dan sumbernya, termasuk berapa besaran bangunan tersebut,”ujar Ketua LSM PP Otda Konsel Betsar kepada awak media ini, Sabtu (16/05/2026).
Menurut Betsar, pembangunan yang digenjot omdi sejumlah desa di Konawe Selatan itu tidak transparan, sehingga rawan terjadinya penggelembungan anggaran termasuk bahan bangunan yang akan digunakan juga akan berkurang. Hal itu dikarenakan adanya kegiatan tanpa papan nama proyek.
“Kalau yang sumbernya ADD atau DD bahkan melalui APBD, ada bangunan tanpa plang bisa di setop oleh pihak inspektorat di daerah. Tetapi ini kelihatannya jalan terus bahkan pembangunannya hanya ditentukan besarnnya saja,”katanya.
Menurut Betsar, Proyek pembangunan Koperasi merah putih yang ukurannya mencapai 20 kali 30 meter tersebut dengan anggaran kurang lebih 16 Miliar hanya diketahui oleh Kepala Desa saja dan perangkatnya.
“Kalau besaran bangunan dan anggaran yang besar seperti itu, siapa yang akan mengawasi dan bagaimana pertanggubgjawabannya kepada daerah. Termasuk jika ini jadi, siapa yang akan belanja di tempat tersebut,”tandasnya.
Salah satu pekerja pembangunan Koperasi merah putih mengaku hanya disampaikan kepala Desa untuk bekerja dengan membangun proyek gudang koperasi merah putih. Besaran anggarannya tidak diketahui, termasuk sumber anggarannya, mengingat semua kebutuhan material yang kami butuhkan selalu ada.
“Kami ini hanya bekerja saja, terkait siapa pengawasnya itu kami tidak tau. Paling yang sering datang hanya kepala Desa. Begitu juga asal muasal lokasi pembangunan koperasi yang dikerja kami tidak tau,”katanya tanpa mau disebutkan namanya.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Konawe Selatan Amran Aras yang dikonfirmasi awak media ini terkait pembangunan gudang koperasi merah putih di wilayahnya, hingga berita ini tayang tidak mendapat konfirmasi.
MAN
