BeritaRakyat.Co,.Kendari – Loyalis anggota DPR RI Ridwan Bae menolak menghadiri panggilan klarifikasi penyidik Polresta Kendari terikat laporan Kadis Pariwisata Sultra Ridwan Badallah yang dijadwalkan, Kamis 05/11/2026 hari ini.
Laporan dugaan pengeroyokan yang dilaporkan Ridwan Badallah kepada puluhan massa di kantor Dispar Sultra pada Rabu (28/10/2028) lalu itu dinilai sesat pikir.
Loyalis Ridwan Bae, Nukman, mengatakan tindakan pengeroyokan ataupun penganiayaan yang dituduhkan Ridwan Badallah itu tidak benar, bahkan tidak terbukti. Pasalnya, secara kasat mata dan rekaman video tak ada satupun tindak pidana.
“Dari video yang beredar kita masuki di ruangannya, tidak ada pemukulan, penganiayaan ataupun pengrusakan. Sehingga atas laporan yang dituduhkan kami tidak akan menghadiri itu,” kata Nukman melalui keteranganya yang diterima awak media ini, Kamis (05/11/2026).
Menurut Nukman, panggilan klarifikasi oleh penyidik tidak sesuai prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, surat undangan klarifikasi itu tidak memuat nama yang jelas berdasarkan KTP.
Kedua, dalam KUHAP, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
“Di dalam KUHAP dan beberapa aturan kepolisian yang baru itu tidak mengenal namanya klarifikasi. Sehingga atas panggilan itu kami tidak akan hadiri, kami anggap panggilan itu tidak patut,” tegasnya.
Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Muna Barat, La Ode Agus mengatakan, sejauh ini belum ada hasil visum yang membuktikan Kadispar Sultra mengalami luka-luka karena pengeroyokan ataupun penganiayaan di tubuhnya.
“Kalau kita mau hadir atas dasar apa, laporannya pengeroyokan. Untuk bisa membuktikan itu, kepolisian sudah punya bukti video, mereka bisa lihat dengan jelas dari awal sampai akhir, apakah Ridwan Badallah itu dikenai pukulan, atau sempat diremas atau apa semua,” ungkap Agus.
Justru, lanjut Agus, dalam video yang beredar, massa yang datang untuk meminta klarifikasi Ridwan Badallah, malah melindunginya, bukan menghajar eks Kadis Kominfo Sultra itu.
“Seharusnya bersyukur kepada teman-teman yang datang, karena desakan teman-teman itu hanya datang klarifikasi dan tidak ada pernyataan satupun bahwa Ridwan Badallah harus dihajar oleh kelompok yang datang,” tutupnya.
Sebelumnya, Polresta Kendari mengaku tengah menyelidiki laporan Kepala Dinas Pariwisata Sultra Ridwan Badallah terkait dugaan pengeroyokan oleh sejumlah orang yang mendatangi kantornya.
“Kami sudah mengecek lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP),” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari Kompol Welliwanto Malau belum lama ini.
Welliwanto membenarkan Ridwan telah melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian dengan aduan dugaan pengeroyokan dan aksi premanisme.
Penyidik telah meminta keterangan Ridwan dan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan visum luar terhadap pelapor.
“Untuk terlapornya masih kami selidiki,” ujarnya.
Welliwanto menjelaskan, selain menindaklanjuti laporan dugaan pengeroyokan, polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana lain, termasuk dugaan perusakan fasilitas pemerintah.
Ia menegaskan, kepolisian akan menangani perkara tersebut secara profesional sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Diketahui, sejumlah orang yang diduga merupakan pendukung anggota DPR RI Ridwan Bae mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara untuk memprotes pernyataan Ridwan Badallah yang diunggah melalui akun media sosial.
Massa meminta Kepala Dispar Sultra tersebut menyampaikan permohonan maaf dan menghapus video yang diunggah melalui akun TikTok @eRBe#ersuara” yang kemudian menjadi perhatian publik.
ODEK
