BeritaRakyat.Co,.Kendari- Kementerian Kehutanan, bersama Organisasi Pangan dan Pertanian
Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Department of
Foreign Affairs and Trade (DFAT), meluncurkan implementasi proyek Strengthening Animal
Health Systems in Southeast Asia and the Pacific for a Healthy and Resilient Region di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (21/07/2026).
Peluncuran ini bertujuan memperkuat pendekatan One Health dalam rangka mengurangi risiko penyakit zoonosis di sepanjang rantai nilai satwa liar, sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan.
Banyak bukti ilmiah menunjukkan bahwa rantai nilai satwa liar (wildlife value chain) merupakan titik interaksi penting yang memungkinkan perpindahan patogen dari satwa liar ke
manusia maupun hewan domestik, sehingga meningkatkan risiko munculnya penyakit zoonosis.
Proyek ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan,
mulai dari instansi pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra
pembangunan, untuk memperkuat pendekatan One Health di Indonesia melalui upaya pengurangan risiko penyakit zoonosis di sepanjang rantai nilai satwa liar, sekaligus mendorong
pelestarian keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Mujahidin menyambut baik inisiatif ini dan juga menegaskan pentingnya posisi
strategis Sulawesi Tenggara dalam rantai nilai satwa liar di Indonesia.
“Keanekaragaman hayati yang kaya serta ekosistem yang unik di Sulawesi Tenggara merupakan
aset yang sangat berharga untuk mendukung mata pencaharian masyarakat, ketahanan pangan,
dan kesejahteraan masyarakat. Di saat yang sama, provinsi ini memberikan peluang yang sangat
baik untuk memperdalam pemahaman kita mengenai interaksi antara satwa liar, manusia, dan
ekosistem. Kami menyambut baik kolaborasi ini dan berharap dapat bekerja sama dalam
memperkuat upaya pengurangan risiko zoonosis di wilayah Sulawesi,” katanya saat memberikan sambutan.
Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Provinsi utama sumber satwa liar di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai rantai nilai satwa liar di sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai peluang dalam mengurangi risiko penyakit zoonosis,
sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung mata pencaharian masyarakat
setempat.
Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan implementasi proyek Wildlife Wet Markets
(WWM) Project (2022–2023) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan dan FAO dengan
dukungan Pemerintah Australia.
Pada fase pertama, proyek ini menghasilkan berbagai data penting
mengenai risiko zoonosis yang terkait dengan perdagangan satwa liar serta menyusun peta jalan
multisektor selama lima tahun untuk Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasarkan capaian tersebut, proyek ini memperluas implementasinya ke Provinsi Sulawesi
Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan, sembari melanjutkan kegiatan di Sulawesi Utara.
Proyek ini akan melakukan pendalaman pemahaman terhadap rantai nilai satwa liar di provinsi-provinsi sumber utama pemasok satwa liar. Melalui penelitian, dialog kebijakan, dan penguatan kolaborasi multisektor, inisiatif ini akan menghasilkan bukti ilmiah yang menjadi dasar penyusunan
intervensi dan kebijakan yang praktis serta sesuai dengan konteks lokal untuk pencegahan
zoonosis.
Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, menyampaikan apresiasinya
kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas sambutan hangat dan komitmen kuat dalam
mendukung pelaksanaan inisiatif ini.
“Pengurangan risiko penyakit zoonosis memerlukan aksi yang terkoordinasi di seluruh rantai nilai satwa liar. Dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang dimiliki, Sulawesi
Tenggara memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam mengintegrasikan upaya pelestarian
keanekaragaman hayati dan kesehatan masyarakat melalui pendekatan One Health. FAO tetap
berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengembangkan solusi
yang praktis dan berbasis bukti untuk melindungi mata pencaharian masyarakat serta generasi
mendatang,” kata Rajendra.
Peluncuran inisiatif ini, diakhiri dengan lokakarya dan konsultasi para pemangku kepentingan yang
melibatkan perwakilan pemerintah, peneliti, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan
untuk menghimpun informasi dasar (baseline) serta mengidentifikasi prioritas aksi yang akan
dilaksanakan hingga tahun 2027.
ODEK
