DPRD Muna Tak Mampu Urai Polemik di Desa Moasi, Warga Ancam Segel Ulang Kantor Desa

Suasana Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu (FOTO : DOK)
Dengarkan Suara

BeritaRakyat.co,.Muna – Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal polemik dugaan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Moasi, Kecamatan Towea di DPRD Muna beberapa waktu lalu tidak bisa memberi solusi.

Menurut warga, RDP yang dipimpin oleh wakil ketua komisi I DPRD Muna, La Irwan itu justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan masyarkat.

“Awalnya kita berharap persoalan yang terjadi didalam Desa bisa terurai lewat rapat di DPRD. Sejak jalannya rapat kita melihat bagus, tetapi justru keputusan di akhir rapat sama tidak bisa menjawab persoalan yang ada didalam Desa,” kata Suwadhi kepada awak media, Jumat (03/07/2026).

Kata dia, ada beberapa persoalan yang terjadi didalam Desa yang menjadi keluhkan masyarakat. Khusunya soal transparasi pengelolaan Dana Desa yang tidak melibatkan masyarakat Desa.

“Ada banyak persoalan yang sama sekali tidak digali sama DPRD, tapi sama sekali tidak persoalkan, salah satunya pengadaan ayam petelur dari 950 ekor tinggal 500 ekor yang di adakan,” ungkapnya.

Bahkan DPRD juga kata dia, tidak mampu memfasilitasi permitaan warga soal permintaan APBDES tahun 2023-2024 agar diperlihatkan kepada masyarakat.

“Kami butuh jawaban, karena tidak ada jawaban dari pemerintah Desa. Tapi DPRD juga tidak bisa berbuat apa-apa,” jelasnya.

Selain ia juga menyoroti sikap DPRD Muna yang melakukan kunjungan lapangan ke Desa Moasi tampa melibatkan masyarakat yang melakukan protes terhadap kinerja pemerintah Desa.

“DPRD turun buka kantor Desa, tapi yang di panggil Rapat hanya pa Desa sama orang-orangnya. Inilah yang semakin membuat sekat-sekat di dalam kampung,” tegasnya.

Ia menegaskan polemik ini tidak akan pernah selesai jika hanya melihat satu satu sisi saja. Pemerintah harus turut memikirkan kondisi stabilitas yang terjadi dalam Desa.

“Kalo masyarakat tidak mendapat jawaban soal progran yang dilakukan pemerintah desa tidak akan selesai, ini yang harusnya dipahami DPRD kemarin. Jangan hanya turun seolah-olah hanya memikirkan kepentingan Kepala Desa untuk membuka kantor Desa, tapi tidak bisa menjawab keluhan masyarakat,” tutupnya.

ODEK